Hari ini, tepat 10 November dirayakan sebagai hari pahlawan. Namundi alam kubur sana, para pahlawan terisak-isak ditemani malaikat Izrail yang selalu setia mendampingi mereka hingga hari kiamat nanti. Mereka hanya bisa meratap:

“Ya Tuhan, rasanya sia-sialah perjuangan dan pengorbanan kami selama ini.

Ternyata, penjajahan tidaklah hilang, namun berubah bentuk saja dari penjajahan fisik menjadi ekonomi.

Tidak ada lagi pengorbanan diri demi bangsa dan negara, namun mengorbankan orang lain, bangsa dan negara, demi kepentingan pribadi dan golongan.

Tidak ada lagi kebenaran dan keadilan, namun hanya pembenaran dan kepalsuan demi keselamatan pribadi dan golongan.

Tidak ada lagi perasaan senasib sepenanggungan, namun penghalalan segala cara demi memuaskan nafsu pribadi dan golongan.

Tidak ada lagi kepercayaan, namun penghianatan demi menunda ajal yang tak seberapa lama.

Tidak ada lagi idealisme, namun materialisme yang ada di kepala demi sesuap berlian yang fana.

Tidak ada lagi kebersamaan dan gotong royong, namun egoisme dan ketidakpedulian demi ambisi.

Ya Tuhan, sampai kapan alam murka mengganggu kehidupan anak cucu kami, hanya karena ulah segelintir manusia durjana yang menyalahgunakan kekuasaan demi golongan mereka sendiri.

Ampunilah anak cucu kami Ya Tuhan, dan tunjukkanlah kepada kami pemimpin yang benar dan mampu menjalankan amanah dengan bijak tanpa melukai hati sebagian besar rakyat yang telah memberikan amanahnya.

Buatlah kami tenang di alam baka ini, tidak lagi memikirkan dosa anak cucu kami, karena kami tidak bisa lagi mendoakan mereka, justru kamilah yang menunggu doa mereka agar bisa bersama-sama sampai di akhirat dengan selamat nanti”.

Sejak bergaungnya facebookers membangun gerakan lewat Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto bermunculanlah berbagai gerakan serupa tapi tak sama dengan mengusung kata-kata: gerakan 1.000.000 tersebut. Facebook memang salah satu media paling efektif untuk menyuarakan hati rakyat lewat media digital, dan terbukti cukup ampuh untuk memaksa pemerintah memikirkan kembali segala tindakannya yang dinilai melewati batas moral dan etika.

Namun seiring populernya gerakan tersebut, muncullah berbagai gerakan lain yang kurang lebih berisikan pesan yang sama, antara lain Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Penjarakan Anggodo Wijojo, Gerakan 1.000.000 Facebookers Untuk Tempatkan Polri dibawah Depdagri !, Revolusi Birokrasi RI : Gerakan 1.000.000 Dewan Revolusi dsb, atau gerakan sejenis seperti STOP TINDAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PEKERJA HAM & USUT TUNTAS KASUS MUNIR!, Tolak Revisi UUPA ‘60 dan lain-lain. Fenomena ini menarik untuk dicermati karena pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya untuk mempercepat proses pekerjaan saja, tetapi sudah merambah ke ranah sosial budaya dan politik. Ditinjau dari sisi positif, gerakan ini dapat memberikan informasi atau masukan bagi para pengambil kebijakan untuk lebih memerhatikan suara masyarakat bawah yang selama ini tersumbat oleh sekat-sekat demokrasi walaupun (katanya) sudah diwakili di DPR, namun kenyataan DPR pun belum mampu menembus sekat-sekat tersebut. Namun sebaliknya, bila tidak ada tindaklanjut dari para pengambil kebijakan, maka yang terjadi seperti semangat reformasi 1998, gaungnya heboh di awal, namun dalam perjalanannya hingga saat ini kembali seperti business as usual alias tidak ada perubahan secara substantif dalam kehidupan bernegara. Memang telah banyak aturan baru yang lebih demokratis, namun hampir semuanya dipahami secara sempit dan textbook thinking. Makna yang terkandung dalam aturan tersebut lebih dipahami sebagai teks, bukan substansi. Contoh terkini adalah ketika seorang perwira tinggi menemui buron instansi lain, dikatakan tidak melanggar UU. Bila memahami secara tekstual, betul sekali ungkapan itu, tetapi secara substansial atau etika, apakah pantas melakukan tindakan seperti itu, walaupun bukan buronan di instansinya.

Kembali ke cerita awal, seperti yang pernah saya tulis beberapa waktu lalu, perlu ada tindakan nyata untuk mewujudkan gerakan tersebut, tidak hanya sebatas gerakan moral di dunia maya. Salah satunya mungkin seperti acara hari Minggu kemarin di bundaran HI, atau mulailah saatnya kita lebih dekat dengan pengambil keputusan, bukan menjaga jarak yang pada akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda. Alangkah baiknya juga untuk mempertahankan gerakan ini dengan tidak ikutan latah membuat gerakan sejenis, yang malah akan membingungkan masyarakat, dan terkesan tidak adanya persatuan dan persamaan nasib di antara kita.

Setelah gerakan 1.000.000 ini, lalu gerakan moral apalagi yang akan muncul? Silakan berkomentar apakah perlu tidak gerakan lain setelah ini…

Mundur juga ada prosedurnya gan!!! Kapolri menyampaikan hal itu disini ketika ditanya apakah Susno akan mengundurkan diri. Berita agak melegakan hari ini, dua orang yang terkait kasus Anggodo dikabarkan akan mengundurkan diri. Tetapi selama masih di Indonesia, mundur juga harus pake prosedur, tidak serta merta meninggalkan kantor begitu saja.

Prosedur pertama adalah membuat surat pengunduran diri kepada atasan langsung, dalam hal ini Kapolri atau Jaksa Agung. Kemudian Kapolri atau Jaksa Agung membuat surat ke Biro Kepegawaian untuk diproses. Sambil menunggu proses, Wanjakti atau Baperjakat merapatkan siapa yang berhak menggantikannya, untuk kemudian disampaikan ke Biro Kepegawaian nama penggantinya. Dari Biro Kepegawaian surat pengunduran diri dan penggantian pejabat dikirim ke Setneg untuk dilaporkan kepada Presiden, karena mereka pejabat setingkat Eselon I, ditembuskan ke BKN, Menteri PAN, dan Dephan. Kemudian dari Presiden keluar surat persetujuan pengunduran diri dan penggantian pejabat definitif melalui Setneg. Kemudian dari Setneg keluar surat persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat baru ke Biro Kepegawaian atau Divisi Personil Jakgung atau Polri. Kemudian baru keluar surat pemberhentian dan pelantikan pejabat baru. Bila masing-masing surat bisa diproses sehari, maka paling cepat proses pengunduran diri memakan waktu seminggu. Capek deh.

Makanya tidak heran kalau dulu masih ada pertanyaan, koq Jaksa Urip masih berstatus pegawai, atau koruptor yang berstatus PNS atau pejabat negara tidak segera dipecat. Prosedur pemecatan dan pengunduran diri juga sulit lho di negeri ini, sesulit melamar jadi CPNS atau pejabat negara. Tidak usah heran kalau ditemukan pegawai yang sudah mangkir dua tahun masih tetap menerima gaji, karena prosedur pemberhentian gaji juga sama sulitnya dengan pemberhentian pegawai. Makanya banyak orang berharap jadi PNS atau pejabat negara, karena sulitnya proses pemberhentiannya.

Mundur juga ada prosedurnya gan!!! Kapolri menyampaikan hal itu disini ketika ditanya apakah Susno akan mengundurkan diri. Berita agak melegakan hari ini, dua orang yang terkait kasus Anggodo dikabarkan akan mengundurkan diri. Tetapi selama masih di Indonesia, mundur juga harus pake prosedur, tidak serta merta meninggalkan kantor begitu saja.

Prosedur pertama adalah membuat surat pengunduran diri kepada atasan langsung, dalam hal ini Kapolri atau Jaksa Agung. Kemudian Kapolri atau Jaksa Agung membuat surat ke Biro Kepegawaian untuk diproses. Sambil menunggu proses, Wanjakti atau Baperjakat merapatkan siapa yang berhak menggantikannya, untuk kemudian disampaikan ke Biro Kepegawaian nama penggantinya. Dari Biro Kepegawaian surat pengunduran diri dan penggantian pejabat dikirim ke Setneg untuk dilaporkan kepada Presiden, karena mereka pejabat setingkat Eselon I, ditembuskan ke BKN, Menteri PAN, dan Dephan. Kemudian dari Presiden keluar surat persetujuan pengunduran diri dan penggantian pejabat definitif melalui Setneg. Kemudian dari Setneg keluar surat persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat baru ke Biro Kepegawaian atau Divisi Personil Jakgung atau Polri. Kemudian baru keluar surat pemberhentian dan pelantikan pejabat baru. Bila masing-masing surat bisa diproses sehari, maka paling cepat proses pengunduran diri memakan waktu seminggu. Capek deh.

Makanya tidak heran kalau dulu masih ada pertanyaan, koq Jaksa Urip masih berstatus pegawai, atau koruptor yang berstatus PNS atau pejabat negara tidak segera dipecat. Prosedur pemecatan dan pengunduran diri juga sulit lho di negeri ini, sesulit melamar jadi CPNS atau pejabat negara. Tidak usah heran kalau ditemukan pegawai yang sudah mangkir dua tahun masih tetap menerima gaji, karena prosedur pemberhentian gaji juga sama sulitnya dengan pemberhentian pegawai. Makanya banyak orang berharap jadi PNS atau pejabat negara, karena sulitnya proses pemberhentiannya.

Kisah Cicak versus Buaya seperti mencapai klimaksnya malam ini. Berita penahanan Bibit dan Chandra menjadi headline (untungnya belum sampai breaking news) media elektronik baik televisi maupun internet. Perang mulutpun tak terelakkan, mulai dari yang pro dan yang kontra, semua didramatisir sedemikian rupa sehingga situasi menjadi semakin panas. Di salah satu TV, seorang petinggi partai yang didengung-dengungkan paling anti korupsi dengan berbusa-busa mencoba menjelaskan duduk perkara sebenarnya, tapi tidak ada sedikitpun rasa empati terhadap peristiwa itu. Sementara di sisi lain para penggiat anti korupsi berupaya untuk menjaminkan dirinya untuk menangguhkan penahanan. Polisipun merasa dihakimi media massa dan terpaksa menahan yang bersangkutan, salah satunya agar tidak lagi berhadapan dengan media secara langsung.

Lepas dari adil tidaknya kasus ini, menonton berita televisi seperti menonton penyakit. Betapa tidak, kita disuguhi berita-berita yang jarang sekali menyenangkan hati, tetapi lebih banyak menyakitkan hati dan rasa keadilan. Mungkin inilah prinsip bad news is good news kali ya. Lama kelamaan kepala semakin pusing mendengarkan berita, oleh karena itu mending nonton Just Alvin daripada TV satunya lagi. Media memang sarana paling ampuh untuk memengaruhi opini publik, sehingga sampai-sampai seseorang ditahan karena dikhawatirkan bertemu media dan memberikan keterangan pers. Masyarakat kita (mungkin) masih bodoh, sehingga mudah dipengaruhi oleh media. Jadi tunggulah korban selanjutnya: media…

Dengan tidak mengurangi rasa simpati terhadap peristiwa ini, terus terang lama kelamaan hati menjadi EGP alias masa bodoh. Negara seperti sudah tidak mendengar lagi suara nurani, lalu bagaimana mau memikirkan rakyat. Lebih baik mengurusi makan sendiri, menyelamatkan diri sendiri, masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Semua seperti sudah disandiwarakan, kita cuma penonton yang hanya bisa berteriak dan menangis tersedu, tanpa asa untuk memengaruhi sang sutradara.

Atas nama pribadi, saya hanya mendoakan, semoga Tuhan menunjukkan kuasanya untuk memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Semoga peristiwa ini menjadi momen berharga dan titik balik dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, atau kita akan terus tenggelam dalam kenistaan dan tunggulah kiamat segera tiba.

Kisah Cicak versus Buaya seperti mencapai klimaksnya malam ini. Berita penahanan Bibit dan Chandra menjadi headline (untungnya belum sampai breaking news) media elektronik baik televisi maupun internet. Perang mulutpun tak terelakkan, mulai dari yang pro dan yang kontra, semua didramatisir sedemikian rupa sehingga situasi menjadi semakin panas. Di salah satu TV, seorang petinggi partai yang didengung-dengungkan paling anti korupsi dengan berbusa-busa mencoba menjelaskan duduk perkara sebenarnya, tapi tidak ada sedikitpun rasa empati terhadap peristiwa itu. Sementara di sisi lain para penggiat anti korupsi berupaya untuk menjaminkan dirinya untuk menangguhkan penahanan. Polisipun merasa dihakimi media massa dan terpaksa menahan yang bersangkutan, salah satunya agar tidak lagi berhadapan dengan media secara langsung.

Lepas dari adil tidaknya kasus ini, menonton berita televisi seperti menonton penyakit. Betapa tidak, kita disuguhi berita-berita yang jarang sekali menyenangkan hati, tetapi lebih banyak menyakitkan hati dan rasa keadilan. Mungkin inilah prinsip bad news is good news kali ya. Lama kelamaan kepala semakin pusing mendengarkan berita, oleh karena itu mending nonton Just Alvin daripada TV satunya lagi. Media memang sarana paling ampuh untuk memengaruhi opini publik, sehingga sampai-sampai seseorang ditahan karena dikhawatirkan bertemu media dan memberikan keterangan pers. Masyarakat kita (mungkin) masih bodoh, sehingga mudah dipengaruhi oleh media. Jadi tunggulah korban selanjutnya: media…

Dengan tidak mengurangi rasa simpati terhadap peristiwa ini, terus terang lama kelamaan hati menjadi EGP alias masa bodoh. Negara seperti sudah tidak mendengar lagi suara nurani, lalu bagaimana mau memikirkan rakyat. Lebih baik mengurusi makan sendiri, menyelamatkan diri sendiri, masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Semua seperti sudah disandiwarakan, kita cuma penonton yang hanya bisa berteriak dan menangis tersedu, tanpa asa untuk memengaruhi sang sutradara.

Atas nama pribadi, saya hanya mendoakan, semoga Tuhan menunjukkan kuasanya untuk memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Semoga peristiwa ini menjadi momen berharga dan titik balik dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, atau kita akan terus tenggelam dalam kenistaan dan tunggulah kiamat segera tiba.

Bila kita membaca koran maupun berita internet akhir-akhir ini, mungkin tidak hanya KPK saja yang terkena kriminalisasi. Kemarin gara-gara numpang nge-cas HP digelandang ke polisi (walaupun memang sudah ada masalah pribadi di antara mereka), kemudian komplain di email juga digiring ke polisi. Tak mau kalah, warga negara yang tidak punya KTP atau KTP nya bukan di daerah setempat, juga dikriminalkan. Minggu depan, kalau mobil Anda tidak berstiker uji emisi, bersiap-siaplah untuk menjadi kriminal.

Sungguh aneh memang negeri ini. Negara seharusnya berfungsi membina masyarakatnya untuk menjadi lebih baik. Ini malah sebaliknya, dibinasakan pelan-pelan dengan alasan penegakan hukum dan alasan-alasan lainnya yang berujung pada rupiah belaka. Razia dijalankan hanya sekedar untuk memenuhi target, bukan mendidik masyarakat atau mengarahkan ke jalan yang benar. Padahal dengan mengaktifkan pengurus RT dan RW misalnya, warga yang tak berKTP bisa dibawa ke kelurahan untuk dibuatkan KTP baru. Anggaran bisa dihemat, pelanggaran bisa dikurangi. Ini malah sebaliknya, syarat diperberat supaya pelanggaran tetap terjadi.

Oleh karena itu wajarlah bila permasalahan selalu terus timbul dan berulang-ulang, karena niat awalnya bukan membina dan mengarahkan warga negaranya, tetapi lebih kepada menghabiskan anggaran dan mencari celah lain. Pelanggaran seolah tetap dibiarkan ada agar mereka (aparat pemerintah) dapat tetap hidup dan memiliki proyek untuk dikerjakan. Berkurangnya pelanggaran dapat mengakibatkan berkurangnya penghasilan, itulah paradoks yang terjadi di negeri tercinta ini. Sampai kapan ini terus berulang? Hanya Tuhan yang tahu…. jangan sampai kemuakan masyarakat berujung revolusi akibat kriminalisasi yang terus menerus menimpa warganya.

Bila kita membaca koran maupun berita internet akhir-akhir ini, mungkin tidak hanya KPK saja yang terkena kriminalisasi. Kemarin gara-gara numpang nge-cas HP digelandang ke polisi (walaupun memang sudah ada masalah pribadi di antara mereka), kemudian komplain di email juga digiring ke polisi. Tak mau kalah, warga negara yang tidak punya KTP atau KTP nya bukan di daerah setempat, juga dikriminalkan. Minggu depan, kalau mobil Anda tidak berstiker uji emisi, bersiap-siaplah untuk menjadi kriminal.

Sungguh aneh memang negeri ini. Negara seharusnya berfungsi membina masyarakatnya untuk menjadi lebih baik. Ini malah sebaliknya, dibinasakan pelan-pelan dengan alasan penegakan hukum dan alasan-alasan lainnya yang berujung pada rupiah belaka. Razia dijalankan hanya sekedar untuk memenuhi target, bukan mendidik masyarakat atau mengarahkan ke jalan yang benar. Padahal dengan mengaktifkan pengurus RT dan RW misalnya, warga yang tak berKTP bisa dibawa ke kelurahan untuk dibuatkan KTP baru. Anggaran bisa dihemat, pelanggaran bisa dikurangi. Ini malah sebaliknya, syarat diperberat supaya pelanggaran tetap terjadi.

Oleh karena itu wajarlah bila permasalahan selalu terus timbul dan berulang-ulang, karena niat awalnya bukan membina dan mengarahkan warga negaranya, tetapi lebih kepada menghabiskan anggaran dan mencari celah lain. Pelanggaran seolah tetap dibiarkan ada agar mereka (aparat pemerintah) dapat tetap hidup dan memiliki proyek untuk dikerjakan. Berkurangnya pelanggaran dapat mengakibatkan berkurangnya penghasilan, itulah paradoks yang terjadi di negeri tercinta ini. Sampai kapan ini terus berulang? Hanya Tuhan yang tahu…. jangan sampai kemuakan masyarakat berujung revolusi akibat kriminalisasi yang terus menerus menimpa warganya.

Hari ini tepat 81 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Seperti biasa, di kantor-kantor pemerintah, termasuk kantorku, diadakan upacara bendera memeringati hari besar tersebut. Namun seperti yang sudah-sudah, acara hanya diisi seremonial belaka, dimulai dari laporan inspektur upacara, pengibaran bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan naskah Sumpah Pemuda, dan berakhir dengan sambutan yang sudah disiapkan teksnya. Sumpah pemuda hanya menjadi acara simbolis tanpa makna, dan semakin hampa pesan yang disampaikan.

Semakin tahun semakin terlihat paradoks dari Sumpah Pemuda. Dulu, para pemuda dari komunitas berdasarkan entitas kesukuan, bergabung menjadi satu dan bersumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Saat ini, dimana era demokrasi dan globalisasi semakin menggejala, yang terjadi malah sebaliknya. Para pemuda malah asyik membentuk komunitasnya sendiri-sendiri, baik dalam bentuk milis, perkumpulan, partai, organisasi massa, dan sebagainya, yang cenderung bukan menyatukan visi dan misi, malah semakin berseberangan dan lebih mementingkan komunitasnya sendiri. Sudah menjadi berita jamak terjadinya tawuran antar pelajar dan mahasiswa, juga persaingan baik secara terbuka maupun terselubung antar kelompok komunitas. Semua orang atau komunitas ingin menjadi nomor satu, bagaimanapun caranya, dan semuanya berujung pada (sebagian besar) pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sekarang ini menjadi pemimpin parpol atau organisasi atau komunitas tertentu seakan menjadi rebutan, karena ada nilai prestise dan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Tidak ada lagi keikhlasan dalam berkomunitas, kecuali komunitas kecil dan memang hanya sekedar memuaskan diri atau hobinya saja.

Semangat persatuan dan kesatuan hanya akan terjadi bila semua merasa senasib sepenanggungan. Manakala ada perbedaan nasib, jangan harapkan lagi ada persatuan, yang ada hanyalah perebutan kekuasaan demi meningkatkan perbaikan ekonomi semata. Semangat sumpah pemuda yang semakin hampa dapat dilihat juga di forum ini, dimana sedikit sekali artikel mengenai sumpah pemuda itu sendiri, malah lebih banyak berbicara soal lain yang sedang hangat di negeri ini. Inilah mungkin betapa kepedulian terhadap makna sumpah pemuda semakin berkurang, atau pertanda Balkanisasi akan terjadi? Tanyalah pada rumput yang bergoyang.

Hari ini tepat 81 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Seperti biasa, di kantor-kantor pemerintah, termasuk kantorku, diadakan upacara bendera memeringati hari besar tersebut. Namun seperti yang sudah-sudah, acara hanya diisi seremonial belaka, dimulai dari laporan inspektur upacara, pengibaran bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan naskah Sumpah Pemuda, dan berakhir dengan sambutan yang sudah disiapkan teksnya. Sumpah pemuda hanya menjadi acara simbolis tanpa makna, dan semakin hampa pesan yang disampaikan.

Semakin tahun semakin terlihat paradoks dari Sumpah Pemuda. Dulu, para pemuda dari komunitas berdasarkan entitas kesukuan, bergabung menjadi satu dan bersumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Saat ini, dimana era demokrasi dan globalisasi semakin menggejala, yang terjadi malah sebaliknya. Para pemuda malah asyik membentuk komunitasnya sendiri-sendiri, baik dalam bentuk milis, perkumpulan, partai, organisasi massa, dan sebagainya, yang cenderung bukan menyatukan visi dan misi, malah semakin berseberangan dan lebih mementingkan komunitasnya sendiri. Sudah menjadi berita jamak terjadinya tawuran antar pelajar dan mahasiswa, juga persaingan baik secara terbuka maupun terselubung antar kelompok komunitas. Semua orang atau komunitas ingin menjadi nomor satu, bagaimanapun caranya, dan semuanya berujung pada (sebagian besar) pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sekarang ini menjadi pemimpin parpol atau organisasi atau komunitas tertentu seakan menjadi rebutan, karena ada nilai prestise dan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Tidak ada lagi keikhlasan dalam berkomunitas, kecuali komunitas kecil dan memang hanya sekedar memuaskan diri atau hobinya saja.

Semangat persatuan dan kesatuan hanya akan terjadi bila semua merasa senasib sepenanggungan. Manakala ada perbedaan nasib, jangan harapkan lagi ada persatuan, yang ada hanyalah perebutan kekuasaan demi meningkatkan perbaikan ekonomi semata. Semangat sumpah pemuda yang semakin hampa dapat dilihat juga di forum ini, dimana sedikit sekali artikel mengenai sumpah pemuda itu sendiri, malah lebih banyak berbicara soal lain yang sedang hangat di negeri ini. Inilah mungkin betapa kepedulian terhadap makna sumpah pemuda semakin berkurang, atau pertanda Balkanisasi akan terjadi? Tanyalah pada rumput yang bergoyang.